Ekonomi moneter? Ya, pada sekitar tahun 1998,sistem ekonomi Indonesia sempat mengalami dampak ekonomi moneter yang memprihatinkan. Permasalahan ekonomi tersebut bahkan sempat terjadi pada Presiden Soeharto yang di ganti oleh wakilnya, Bapak BJ Habibie.
Tak dapat di sangkal, manajemen kebijakan moneter menjadi salah satu elemen kokohnya ekonomi bangsa. Baik, lembaga keuangan swasta maupun pemerinta, semuanya memegang peranan penting. Membantu dalam pengendalian,pengawasan, serta pelaksana jalannya roda ekonomi masyarakat. Dalam mengelola perekonomian suatu negara, pemerintah melakukan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengarahkan perekonomian bangsa. Kebijakan ekonomi merupakan langkah-langkah pengendalian perekonomian secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan atau ekonomi moneter.
Dalam suatu keadaan tertentu, pemerintah mengeluarkan kebijakan, misalnya Bank Indonesia menjual sertifikat Bank Indonesia di pasar atau pemerintah menerbitkan obligasi baru.Terkadang untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah mempermudah pengurusan izin, mempermudah tata cara perpajakan bahkan menurunkan tingkat pajak barang tertentu.
A. Teori Dan Kebijakan Moneter
1. Pengertian Ekonomi Moneter
Ekonomi moneter secara umum dapat di katakan bahwa merupakan ilmu keuangan atau ilmu ekonomi yang khusus mempelajari sifat, fungsi, dan peranan serta pengaruh uang dalam aktivitas perekonomian suatu negara. Atau dengan kata lain, Ekonomi Moneter adalah bagian dari Makro ekonomi yang fokus membahas tentang peranan uang dalam perekonomian suatu negara.
Umumnya, pengelola ekonomi moneter adalah di pegang oleh Pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia. Agar hal ini bisa di capai, Bank Sentral yang juga di kenal sebagai otoritas moneter mengeluarkan kebijakan untuk mengatur keuangan negara agar lebih terkendali, seperti ketersediaan uang, distribusi, kesempatan kerja serta laju inflasi yang terkendali.
Perekonomian negara selalu mendapatkan perhatian lebih karena sumbangsihnya untuk negara sangat besar. Pemerintah senantiasa mengamati pembangunan ekonomi, dan jika di peroleh keadaan yang menyimpang maka disinilah otorita smoneter mengambil tindakan. Pemerintah akan mengambil langkah kebijaksanaan untuk mengatasi maslah tersenut melalui otoritas moneter yakni kebijakan moneter.
2. Kebijakan Moneter
Tahun 1998 terjadi krisis moneter dan menyebabkan perekonomian Indonesia terguncang, belum lagi aksi protes dari berbagai pihak dengan segala tuntutannya. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan khusus yang di gunakan untuk mengatur peredaran uang untuk menjaga stabilitas ekonomi. Beberapa jenis ekonomi moneter yanh bisa di terapkan yakni;
1) Monetary Expansive Policy ( Kebijakan Moneter Ekspansif )
Monetary Expansive Policy merupakan kebijakan pemerintah yang di luncurkan dalam rangka menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ekspansif ini di lakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga di bank, menurunkan persyaratan cadangan bank, dan membeli sirkuit pemerintah. Monetari expansive juga di sebut sebagai kebijakan longgar karena tdk terlalu mengekang masyarakat.
Kebijakan ini mengurangi tingkat pengangguran dalam negara dan merangsang pertumbuhan bisnis serta konsumsi masyarakat. Umumnya, kebijakan ini di terapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dengan resiko Inflasi yang juga akan meningkat. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan meningkatkan peredaran uang dalam masyarakat sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat.
2) Monetary Contractive Policy ( Kebijakan Moneter Kontraktif )
Kebijakan Moneter Kontraktif merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini di lakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif di sebut juga dengan kebijakan uang ketat ( tight money policy ). Tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah untuk mengurangi inflasi . Beberapa cara yang di lakukan pemerintah adalah meningkatkan jumlah suku bunga bank. Selain itu, penjualan obligasi atau surat berharga pemerintah dan meningkatkan persyaratan cadangan bank juga termasuk cara mengurangi peredaran uang.
Dari dua jenis Kebijakan Ekonomi Moneter yang ada, dapat di simpulkan bahwa pengertian dari Kebijakan Ekonomi Moneter adalah merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang beredar. Perekonomian yang baik sendiri dapat di lihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol.
B. Tujuan Ekonomi Moneter
Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran serta mengatur mata uang dalam suatu negara. Tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan karena sifatnya tidak statis tetapi tujuan ekonomi moneter bersifat dinamis karena selalu di sesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan tiga hal yang menjadi tujuan kebijakan moneter itu sendiri, yakni :
a) Inflasi
tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian suatu negara. Namun, jika inflasi sudah tinggi maka kebijakan moneter di harapkan dapat mengatasi masalah ini.
b) Pengangguran
Tujuan kebijakan moneter di terapkan pada perekonomian suatu negara adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, perusahaan akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
c) Nilai Tukar Mata Uang
Tujuan Kebijakan moneter di terapkan adalah untuk mengatur nilai tukar antara mata uang asing dan domestik. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti ini, mata uang negara tersebut lebih murah di bandingkan dengan negara lain.
Otoritas moneter dalam hal ini Bank sentral memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan dari ototitas moneter ini secara jelas tergambar dalam UU Nomor 3 Tahun 2004. tepatnya pada pasal 7 yang membahas tentang Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Tercatat sejak tahun 2005, setelah di resmikannya undang-undang ini, Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kerangka yang di terapkan adalah ekonomi moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utamanya.
C. Instrumen Kebijakan Moneter
Untuk mengeluarkan suatu kebijakan moneter terdapat instrumen-instrumen yang harus ada dalam kebijakan tersebut, antara lain:
1) Operasi Pasar Terbuka ( Open Market Operation)
Instrumen ini merupaka kebijakan yang d ambil oleh pemerintah dalam hal ini bank sentral untuk mengendalikan peredaran uang dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Nah, perlu di perhatiakan bahwa, jika bank sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Ketika SBI di beli oleh masyarakat, maka uang akan di terima bank sentral,akibatnya dapat mengurangi jumlah uang beredar. Bila bank sentral membeli SBI maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi defaluasi. Ketika bank sentral membeli SBI, maka bank sentral akan menukarkannya dengan uang, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan bertambah.
2) Fasilitas Diskonto ( Discount Rate )
Merupakan upaya pemerintah dalam mengatur tingkat suku bunga yang ada di bank entral maupun bank umum untuk mengatur peredaran rupiah. Penurunan suku bunga pada bank sentral merupakan usaha pemerintah menambah peredaran rupiah dalam negara. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi peredaran rupiah maka menaikkan suku bunga adalah jalan yang harus di tempuh.
3) Suku Cadangan Wajib ( Reserve Requirement Ratio )
Merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas umum. Menurunkan rasio cadangan wajib yang di berlakukan di bank merupakan usaha pemerintah meningkatkan peredaran uang. Hal ini berlaku sebaliknya saat pemerintah ingin menurunkan peredaran rupiah.
4) Himbauan Moral ( Moral Persuasion )
Himbauan ini seperti menghimbau pihak bank untuk selektif dalam mengeluarkan kredit untuk menekan peredaran jumlah uang. Hal ini juga merupakan himbanuan kepada bank melakukan pinjaman uang dalam jumlah besar ke bank sentral untuk memperbanyak peredaran rupiah.
5) Kebijakan Kredit Selektif
Kebijakan ini di berlakukan pada Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Bnak sentral memiliki kebijakan untuk menentukan jenis pinjaman yang boleh atau tidak, serta pinjaman yang perlu di tambah atau di kurangi.
D. Contoh Penerapan Kebijakan Moneter
Contoh pertama dapat di lihat ketika kondisi tingkat kegiatan atau tindakan ekonomi suatu negara masih berada di harapan atau belum sesuai dengan target. Dengan kondisi ini, biasanya negara akan menurunkan suku bunga sehingga warga akan mulai dan semakin banyak yang meminjam ke bank. Dengan pinjaman bank tersebut, maka akan dapat meningkatkan nilai investasi yang ada di masyarakat. Contoh lain yang mungkin ketika suatu negara mengalami inflasi sehingga bank sentral harus mengatur kebijakan untuk mengatasinya. Bank sentral biasanya akan mengurangi jumlah uang tunai yang beredar atau menurunkan cadangan kas negara.
Keterkaitan Kebijakan Moneter dengan Kebijakan Makro Lainnya
- Kebijakan moneter merupakan kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan kebijakan-kebijakan makro pemerintah lainnya, seperti kebijakan fiskal,kebijakan ekonomi luar negeri, maupun kebijakan sektor riil lainnya.
- Sebagai contoh, kebijakan moneter yang ekspansif memang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi, namun di sisi lainnya, kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga (inflasi), sehingga akan memberatkan neraca pembayaran luar negeri karena produk dalam negeri akan kehilangan daya saingnya di pasar luar negeri, yang berakibat menurunnya penerimaan devisa negara. Oleh karena itu perlu di imbangi kebijakan sektor luar negeri yang kondusif yang dapat mengatasi masalah tersebut, seperti misalnya dengan memberi kemudahan ekspor dan intensi ekspor lainnya.
- Keebijakan moneter ketat yang di tempuh untuk tujuan menurunkan tingkat inflasi, akan memberi dampak negatif pada sektor riil dalam meningkatkan produksinya. Dalam kasus ini, di perlukan dukungan kebijakan ekonomi makro lainnya agar produksi tetap di tingkatkan. Kebijakan ekonomi makro lain yang perlu di lakukan di antaranya dengan memberikan insentif atau keringanan pajak bagi produsen atau dengan insentif-insentif lainnya seperti penerapan harga khusus untuk bahan bakar industri dan kebijakan kemudahan perizinan usaha.
Sumber :
- Ekonomi Moneter: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Contohnya (accurate.id)
- Katalog Media BPMPK (kemdikbud.go.id)
- 6 Tujuan Kebijakan Ekonomi Moneter Dalam Suatu Negara - DosenEkonomi.com
- Apa Itu Ekonomi Moneter? Ketahui Contoh Penerapannya (harmony.co.id)
Sumber gambar:
ekonomi moneter adalah - Bing images
`~Selamat membaca ~`

Makasih infonya
BalasHapusMaterinya mudah untuk dipahami 😃👍
BalasHapus👍
BalasHapusmantap 👍
BalasHapusMenarik👍
BalasHapusMntp
BalasHapusDari segi pemaparan umum materinya sudah bagus, hanya perlu kelurkan gagasan anda sendiri mengenai ekonomi moneter ini baik dari segi efektifitasnya, dampaknya pada kondisi ekonomi saat ini, ataupun hal lain👍
BalasHapusBaik kak.. terimakasih Sarannya
HapusMantap👍
BalasHapusMenarik dan bermanfaat
BalasHapusMantapp😃
BalasHapusMantap 👍
BalasHapuslike
BalasHapus